spot_imgspot_img

PP Nomor 22/2021 Dianggap Serampangan, Ini Kata Pokja 30 dan WALHI Kaltim

KALTIM.CO, SAMARINDA – 7 Gabungan organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lembaga peduli lingkungan bersama dengan Organisasi Mahasiswa Bumi Etam melakukan aksi damai dan teatrikal di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu siang 17 Maret 2021.

Kehadiran mereka di sana sebagai aksi protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tuntutan mereka adalah Abu batubara dan limbah sawit adalah zat berbahaya dan beracun. Kembalikan ke daftar limbah B3.

Buyung Marajo selaku FH Pokja 30 mengatakan, aksi tersebut diikuti oleh gabungan LSM, Pemerhati lingkungan dan Mahasiswa. Yang mana, mereka bersikap atas PP Nomor 22 Tahun 2021 yang dikeluarkan pemerintah. Yang mana, PP tersebut dianggap akan berdampak buruk bagi masyarakat dan ekosistem di dalamnya.

PP tersebut memuat tentang aturan menghapus limbah batubara hasil pembakaran, yaitu Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari kategori limbah beracun berbahaya (LB3).

“Mengingat Kaltim tempat industri terbesar sawit dan batubara, maka dengan dikeluarkannya PP itu, artinya akan berdampak pada masyarakat. Kebijakan itu sebelumnya kita kritik pada pemerintah,” kata Buyung pada awak media di sela-sela aksi.

Dirinya juga menuding, dibuatnya PP tersebut hanya untuk menguntungkan segelintir kelompok, tanpa memperdulikan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Keputusan yang berpihak pada industri kotor batubara adalah kabar buruk bagi lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan masa depan transisi energi bersih terbarukan nasional,” ujarnya.

Buyung juga membeberkan, sedikitnya ada sekitar 1.404 izin pertambangan dan 180 izin perkebunan kelapa sawit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltim.

“Kaltim yang kita tahu, yang menghidupkan dan menerangi pulau Jawa. Dan Kalimantan adalah proyek strategis nasional, artinya akan terjadi ekspoltasi sumber daya alam besar-besaran. Dan adanya IKN di Kaltim, akan memerlukan pembangkit listrik yang besar dari sumber daya alam di sini,” katanya.

BACA JUGA  Sempat Redup, Wacana DOB Samarinda Seberang Bergulir Lagi, Ini Kata Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim
BACA JUGA  Hujan, Main di Sawah, Balita Ditemukan Tak Bernyawa

Kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan pihak terkait, Buyung berharap, dapat melakukan evaluasi kembali perusahaan batubara dan kelapa sawit yang ada di Kaltim, yang ada kaitannya dengan limbah batubara dan kelapa sawit itu sendiri.

“Langkah Pemprov bisa dengan hukum atau lobi politik. Jika tidak mempunyai manfaat untuk masyarakat, tutup saja. Ini bukan kepentingan pusat saja, tapi kepentingan daerah harus diutamakan,” tegasnya.

Terpisah, Direktur WALHI Kaltim Yohana Toko menyebut, dikeluarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 ini dari sudut pandang WALHI dianggap serampangan. Dirinya pun khawatir, jika PP tersebut benar-benar diadopsi Kaltim, maka banyak kasus pencemaran limbah batubara dan kelapa sawit di Kaltim.

Ia mengungkap, mulai dari awal 2021, telah terjadi 3 kasus pencemaran limbah batubara dan kelapa sawit di dua Kabupaten di Kaltim.

“Kita lihat tidak hanya batu bara, tapi juga kelapa sawit, dalam pengelolaannya tidak terlaksana dengan baik, apalagi adanya PP Nomor 22 Tahun 2021. Di Kaltim sendiri tahun 2021 ini laporan yang diterima WALHI terjadi 3 kasus pencemaran limbah batubara dan kelapa sawit. Di Kukar 2 kasus dan Kutim 1 kasus,” pungkasnya. (MUR)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Follow

21,922FansSuka
2,804PengikutMengikuti
PelangganBerlangganan

Berita Terbaru