spot_imgspot_img

Rusman Ya’qub Minta Masyarakat Mengetahui Layanan Informasi Publik

SAMARINDA. Berlangsung, Kamis (21/10) di Aula SDN 002, Ketua Fraksi PPP sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Rusman Ya’qub menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Layanan Informasi Publik dihadapan sejumlah Kepala Sekolah. Rusman meminta agar masyarakat mengetahui fungsi layanan informasi publik.

Dalam kegiatan tersebut, Rusman menggandeng pihak Komisi Informasi Publik (KIP) Propinsi Kaltim selaku nara sumber yakni salah satu Komisioner KIP Kaltim, Muhammad Khaidir.

Rusman mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perda nomor 15 tahun 2012 tentang layanan informasi publik, dalam hal tersebut termasuk pengelola pendidikan. Oleh karenanya menurut Rusman, kegiatan sosper ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarat tentang adanya perda yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perihal informasi yang dibutuhkan guna menunjang kinerja dan juga sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

“Masyarakat menginginkan informasi, dengan adanya UU keterbukaan informasi, maka lembaga-lembaga daerah dan negara itu tidak boleh menutup informasi terkait kebutuhan publik,”jelasnya.

Sementara itu Muhammad Khaidir dalam pemaparanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban masyarakat untuk mendapatkan informasi kepada badan publik. Menurut Khaidir, setiapnyamg menguasai data dan dokumen wajib memberikan ketika masyarakat memintanya. “Ada hak dan ada kewajiban baik masyarakat maupun badan publik terkait persoalan informasi publik. Demikian halnya masyarakat boleh mendapatkan informasi terkait data atau dokumen kepada badan atau lembaga publik. Namun tentu ada ketentuan yang harus dipahami. Tidak semua informasi boleh didapatkan,” terangnya.

BACA JUGA  Rusman dan Najidah Bicara Hukum di Sosper
BACA JUGA  Hanyut 6 Kilometer, ABK Al Nur 02 Ditemukan Mengambang Tak Bernyawa di Tambora

Ditambahkannya bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi dan berhak pula mengajukan gugatan jika suatu badan publik tidak memberi reapon terhadap keinginan masyarakat yang sudah melaluo pengajuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. “Ada langkah atau tahapan yang harus dilakukan, dengan mengirim surat permintaan informasi, kemudia jika tidak mendapatkan respon maka kembali membuat surat keberatan dan selanjutnya bisa mengadukan ke KIP untuk melakukan pengajuan sengketa,”pungkasnya.

Beberapa peserta antusias mengikuti rangkaian acara sosper. Diantaranya secara bergantian mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kebanyakan dari mereka menanyakan posisi sekolah sebagai badan publik.(Tim)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Follow

21,922FansSuka
3,038PengikutMengikuti
PelangganBerlangganan

Berita Terbaru