spot_imgspot_img

Sempat Redup, Wacana DOB Samarinda Seberang Bergulir Lagi, Ini Kata Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim

KALTIM.CO, SAMARINDA – Sejak tahun 2014 silam, isu wacana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Samarinda Seberang yang digulirkan gabungan pemuda Seberang sempat memanas. Namun sejak 2015 tak lagi terdengar wacana tersebut. Belakangan saat dilaksanakan Pilkada serentak 2020 silam, wacana tersebut kembali menggelinding di masyarakat. Bahkan dari pihak perwakilan pemuda Seberang sempat melakukan pertemuan dengan Pemkot Samarinda dan DPRD kota Samarinda membahas hal tersebut.

Rupanya, isu wacana DOB Samarinda Seberang tersebut juga telah sampai ke “telinga” Pemprov Kaltim. Itu dikatakan oleh Asisten I Pemprov Kaltim HM Jauhar Effendi.

Saat dihubungi media ini melalui telepon Jumat 18 Maret 2021, ia mengatakan, Pemprov Kaltim sejak lama telah mendengar munculnya isu wacana DOB Samarinda Seberang. Namun begitu, kata dia, belum pernah Pemprov Kaltim menerima pengajuan dari Pemkot Samarinda dan DPRD.

Menurut dia, ada beberapa tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh wilayah-wilayah yang ingin mengajukan wacana DOB. Diantaranya adalah harus ada usulan dan persetujuan Wali Kota atau Bupati daerah setempat dan DPRD.

“Dulu pernah digulirkan wacana DOB Samarinda Seberang, tapi habis itu hilang lagi. Rasanya Samarinda (Pemkot Samarinda, red) tidak setuju. Artinya, kalau sudah sepakat semua, baru diajukan ke provinsi. Kemudian dilakukan kajian,” katanya.

BACA JUGA  Jago Merah Hanguskan Rumah Warga Baqa

Untuk saat ini, kata HM Jauhar Effendi, Pemprov Kaltim belum dapat bersikap atas wacana DOB Samarinda Seberang tersebut. Lantaran belum ada usulan yang masuk ke Pemprov Kaltim.

BACA JUGA  PP Nomor 22/2021 Dianggap Serampangan, Ini Kata Pokja 30 dan WALHI Kaltim

“Jadi ini bahasanya belum sampai ke provinsi, sehingga provinsi belum bisa bersikap. Karena usulan juga belum ada, kemudian harus ada persetujuan Wali Kota dan DPRD,” terangnya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengingatkan, pemekaran suatu wilayah bukan karena orientasi nafsu bagi-bagi kekuasaan. Melainkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan.

“Pemekaran orientasinya tentunya apa? Orientasi pemekaran itu yang terbaik adalah untuk percepatan pelayanan. Ada masalah tidak dengan percepatan pelayanan masyarakat di sana? Jangan berorientasi dengan emosional, nafsu calon penguasa atau berbagi kekuasaan. Tapi orientasi pada masyarakat. Kalau rakyat kesulitan, ya wajar,” kata Legislatif dari partai PDI-P ini. (MUR)

Get in Touch

spot_imgspot_img

Related Articles

spot_img

Follow

21,922FansSuka
2,802PengikutMengikuti
PelangganBerlangganan

Berita Terbaru